Kuasa Hukum masyarakat Adat Kajang Bulukumba,DR.Muhammad Nur, S.H.,MH mengatakan peraturan pemerintah yang mana yang di maksud Kabid Humas Pemda Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad tidak jelas, Peraturan Mentri Angraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 sudah jelas, jangan membaca hanya satu pasal saja harus di baca semua pasalnya biar paham, maksud dari pasal 71 itu kalau tanah yang mau di beri izin tanah negara dan tidak ada komplain dari masyarakat apalagi masyarakat adat.

Muhammad Nur, menegaskan kalau pemerintah mau memberi izin HGU kepada perusahaan dan atau kepada siapa saja silahkan, asalkan jangan di tanah masyarakat adat Kajang, kalau itu dilakukan masuk kategori penyerobotan dan atau perampasan secara paksa dan itu bertentangan dengan aturan hukum.

Posisi PT. London Sumatera Bulukumba ada di atas tanah adat Kajang itu harus di pahami oleh Kabid Humas Pemda Bulukumba Andi Ayatullah Ahmad bahwa
Perda Nomor 9 Tahun 2015 lahir itu bukan menabrak aturan perundangan undangan yang di atasnya karena tidak adanya kejelasan yang mengatur terhadap kepemikan tanah adat dan luasan wilayahnya maka di buatlah aturan perda yang mengatur secara spesifik terhadap kewenangan dan aturan main dari tanah adat serta luasan wilayahnya

Jadi lucu ini Kabid Humas Pemda Bulukumba, kalau memang Perda dianggap bertentangan oleh peraturan perundangan cabut perdanya jadi jangan semakin mempertegas arah pikiran dan stegmen indikasi keberpihakan dan ini menyakiti hati masyarakat adat kajang.

Muhammad Nur menyayangkan
HGU ada batas berlakunya dan setiap yang ada batas berlakunya kalau masa berlakunya habis masih beroperasi berarti melanggar hukum jadi PT.London Sumatera tertanggal 1 januari 2024 masih beroperasi jelas itu melanggar hukum dan ilegal.

Jadi orang yang membiarkannya, menjagannya semua pelanggar hukum karena membiarkan hal ilegal terus beroperasi, jangan seolah mau menegakkan hukum dengan melanggar hukum , ini seharusnya memberikan penegasan pelarangan aktivitas PT.London Sumatera di atas tanah adat.

Katanya di dalam Perda tidak ada membahas HGU lonsum ini lucu stegmen Ayatullah, kalau saya balik pertanyaanya dimana di dalam peraturan pemerintah yang menurut Ayutullah yang menyebutkan keberadaan HGU PT.London Sumatera jangan buat stegmen yang mempertontonkan kebodohan dan tendinsius dan terang terangan indikasi keberpihakan.

Muhammad Nur menegaskan masyarakat Adat menduduki wilayah tanah adat Kajang , kalau ada yang merasa kalau tanah itu adalah tanahnya

Muhammad Nur persilahkan lakukan upaya hukum kan Ayutullah mengatakan ini negara hukum di persilahkan lakukan upaya hukum silahkan gugat pemegang hak yaitu masyarakat adat berdasarkan perda Nomor.9 Tahun 2015 Yang jelas kami sudah lakukan pemblokiran berdasarkan surat surat kami mulai di BPN Kabupaten Bulukumba, BPN Kanwil Provinsi dan Kementrian Agraria, saya yakin kanwil provinsi dan kementrian agraria akan berpihak kepada masyarakat adat” tutup muhammad nur (red)

50 15 total views

The post PT.LONSUM Bulukumba Beroperasi Tanpa Izin HGU Di Tanah Adat Kajang first appeared on MNN.

The post PT.LONSUM Bulukumba Beroperasi Tanpa Izin HGU Di Tanah Adat Kajang appeared first on MNN.

PT.London Sumatera Indonesia TBK (Lonsum) Bulukumba,Sulawesi-Selatan melalui Saudara Rusli Juru bicaranya malah mengklaim tengah melakukan Pembaharuan Hak Guna usaha (HGU) dan sampai hari ini masih menguasai lahan yang nota Bene milik masyarakat adat Kajang yang digarapnya kurang lebih ratusan tahun.

Ammatoa Pemimpin Masyarakat adat Kajang meminta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Suawesi Selatan untuk tidak menyetujui atau memperpanjang HGU PT.Lonsum dan tanah adat Kajang di kembalikan ke masyarakat adat Kajang , permintaan Ammatoa di amanahkan melalui Kuasa Hukumnya DR.Muhammad Nur,S.H.,,MH. Dari LAW FIRM DR.Muhammad Nur, S.H.,,MH & Associates yang berkantor di Citraland. Celebes Hertasning ,Jalan Tun Abdul Razak Makassar-Gowa.

Kuasa Hukum masyarakat adat Kajang, DR.Muhammad Nur,S.H.,M.H mengatakan menjalankan amanah Ammatoa sebagai Pemimpin masyarakat adat Kajang untuk kordinasi dan menyampaikan baik secara langsung maupun tertulis kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan langkah ini adalah bagian dari proses hukum.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015
harus di tegakkan dan saatnya PT.Lonsum Bulukumba diminta atau tidak diminta mengembalikan lahan yang masuk kedalam kawasan adat kepada Masyarakat adat Kajang.

DR.Muhammad Nur,S.H.,M.H menyampaikan kurang lebih 5.782. ha yang dikuasai PT. Lonsum Bulukumba adalah tanah milik masyarakat adat Kajang Bulukumba, yang berada di dalam luasan tanah adat kajang dengan luas keseluruhan 22.592,87 HA.

DR.Muhammad Nur,S.H.,M.H berharap Bupati , Ketua DPRD, Kapolres dan Komandan Kodim Kabupaten Bulukumba mengawal masalah ini dan mendukung langkah masyarakat adat Kajang untuk mengambil alih lahan miliknya yang selama ini di kuasai oleh PT.Lonsum Bulukumba. (red)

50 12 total views

The post Ammatoa Meminta BPN Wilayah Sulawesi Selatan Tidak Akomodir Perpanjangan HGU PT LONSUM first appeared on MNN.

The post Ammatoa Meminta BPN Wilayah Sulawesi Selatan Tidak Akomodir Perpanjangan HGU PT LONSUM appeared first on MNN.

Pembaharuan HGU PT.Lonsum sendiri dimulai sejak tahun 2021 silam, karena sesuai aturan pembaharuan HGU itu dilakukan dua tahun sebelum masa berkahirnya HGU,sehingga sejak 2021 PT Lonsum sudah mengajukan permohonan ke badan pertahanan nasional,” ungkap Rusli,humas PT Lonsum Bulukumba,pada hari Jum’at 29 Desember 2023 pada media online di Bulukumba.

Dengan demikian pembaharuan HGU Lonsum di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan harus selesai seluruhnya per tanggal 31 Desember 2025,hal ini merujuk pada Pasal 71 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, permohonan pembaharuan HGU.
Pembaharuan HGU.PT.Lonsum menurut Rusli dimulai dengan melakukan pengukuran HGU diareal PT.Lonsum tahun 2021 oleh Kementrian agraria,Kanwil BPN Sulawesi-Selatan dan Kantor BPN Bulukumba di empat sertifikat HGU yang meliputi 4 Kecamatan Ujung Loe,Herlang,dan Bulukumpa.

Pernyataan Rusli Humas PT.Lonsum Bulukumba di media mendapat tanggapan dari Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang, DR.Muhammad Nur,S.H.,M.H dari LAW FIRM DR.MUHAMMAD NUR,S.H.,M.H & ASSOCIATES.

Menurut DR.Muhammad Nur,S.H.,M.H, Humas PT.Lonsum Bulukumba Saudara Rusli tidak pernah membaca isi PERDA NO. 9 Tahun 2015 sehingga melakukan pembohongan publik terkait HGU PT.Lonsum Bulukumba yang di katakan berakhir pada Tahun 2025 yang benar HGU PT.Lonsum Bulukumba berakhir 31 Desember 2023 dan tidak mendapat perpanjangan lagi.

DR.Muhammad Nur,S.H.,M.H menegaskan kurang lebih 5.782. ha yang dikuasai PT. Lonsum Bulukumba adalah tanah milik masyarakat adat Kajang Bulukumba, yang berada di dalam luasan tanah adat kajang dengan luas keseluruhan 22.592,87 ha. jadi pernyataan Rusli Humas PT. Lonsum Bulukumba yang mengatakan areal HGU PT. Lonsum tidak berada dia areal tanah masyarakat adat adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan.

Apapun alasan PT.Lonsum Bulukumba tertanggal 31 Desember 2023 HGU berakhir dan tidak mendapat perpanjang lagi sampai berita ini di muat sehingga kepemilikan Hak Atas Tanah terhadap areal HGU Lonsum secara hukum kembali ke masyarakat adat Kajang Bulukumba. Kalau PT.Lonsum tetap melakukan aktivitas di area tanah adat kajang maka perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan tindak pidana dan ilegal karena tidak memiliki legal standing untuk tetap beroperasi.

PT.Lonsum Bulukumba legowo meninggalkan tanah adat Kajang Bulukumba, kurang lebih 100 tahun PT.Lonsum menguasai tanah adat Kajang, jangan membenturkan masyarakat adat Kajang dengan aparat penegak hukum karena kami tetap yakin pihak aparat penegak hukum akan bertindak profesional dan netral pasalnya masyarakat adat kajang melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya keberatan dan pemblokiran yang di tujukan kepada seluruh pihak yang terkait dan bahkan sampai Kepresiden RI melalui sekertariat Negara Republik Indonesia upaya hukum tersebut menjadi dasar tidak terbitnya HGU PT.Lonsum Bulukumba,tutup DR.Muhammad Nur,SH,MH (red)

50 15 total views

The post Humas PT.Lonsum Bulukumba Akui Belum Miliki HGU Baru first appeared on MNN.

The post Humas PT.Lonsum Bulukumba Akui Belum Miliki HGU Baru appeared first on MNN.