Salah satu tokoh masyarakat Kampung Suka Bakti menyampaikan bahwa pada tahun 2022, kampung mereka menerima bantuan sapi aspirasi DPR RI yang pengelolaannya diserahkan langsung kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas).

“Awalnya sapi yang datang itu berjumlah 9 ekor, tapi beberapa bulan kemudian yang tersisa hanya 6 ekor. Kami dengar kabarnya ada sapi yang dijual oleh oknum-oknum anggota Pokmas,” ujar tokoh masyarakat tersebut.

Menurut keterangan warga, bantuan sapi tersebut diberikan dalam bentuk anggaran uang, bukan barang, dan dikelola langsung oleh Pokmas Kampung Suka Bakti. Namun hingga kini, masyarakat mengaku tidak pernah menerima laporan resmi terkait perkembangan bantuan tersebut.

“Kami sebagai masyarakat tidak tahu-menahu, tiba-tiba sapinya berkurang. Tidak pernah ada musyawarah atau laporan ke warga,” tambahnya.

Tak hanya bantuan aspirasi DPR RI, pada tahun 2023 Kampung Suka Bakti kembali menganggarkan pembelian sapi melalui Dana Desa. Namun hingga saat ini, keberadaan dan perkembangan sapi tersebut juga tidak jelas.
“Sampai sekarang kami tidak tahu sapinya ada di mana, jumlahnya berapa, dan bagaimana pengelolaannya,” ungkap warga lainnya.

Guna mendapatkan klarifikasi, awak media bersama masyarakat telah mendatangi Kantor Kampung Suka Bakti. Namun Kepala Kampung Sutoyo tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga tidak mendapat respons.

Hal serupa terjadi saat awak media berupaya menemui Tamar, selaku Ketua Pokmas. Meski telah dilakukan beberapa kali upaya, yang bersangkutan disebut sangat sulit ditemui.

Perlu diketahui, selain menjabat sebagai Ketua Pokmas, Tamar juga merangkap sebagai Bendahara Kampung, yang dinilai masyarakat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Atas kondisi tersebut, masyarakat Kampung Suka Bakti berharap agar Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang serta aparat Tipikor dapat turun langsung untuk melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.

“Kami hanya ingin kejelasan dan keterbukaan. Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan ke masyarakat. Tapi kalau ada penyimpangan, kami minta diproses sesuai hukum,” tegas tokoh masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pokmas, Kepala Kampung, maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi. Media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan akurat.(APRI YANTO)

50 327 total views

The post Bantuan Sapi Aspirasi DPR RI Diduga Raib, Pokmas dan Kepala Kampung Sulit Dikonfirmasi first appeared on MNN.

The post Bantuan Sapi Aspirasi DPR RI Diduga Raib, Pokmas dan Kepala Kampung Sulit Dikonfirmasi appeared first on MNN.

APKAN Lampung Timur akan terus mendesak agar kasus ini segera disidangkan secara terbuka dan KPK menetapkan tersangka lainya dalam perkara tersebut.

Pada Saat ini, kasus tersebut tengah bergulir, dengan rencana pemeriksaan terhadap seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Juru Bicara KPK yang dikutip dari Tribun Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Salah satu anggota Komisi XI yang telah diperiksa bahkan mengungkap bahwa semua anggota komisi tersebut menerima aliran dana CSR BI.

Dari total anggota Komisi XI, terdapat tiga perwakilan dari Provinsi Lampung yang juga diduga menerima aliran dana tersebut dan Salah satunya berasal dari Lampung Timur yang saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah.

Oleh karena itu, DPD APKAN RI, Lampung Timur, akan turut mendesak keterbukaan informasi dari BI Perwakilan Lampung.

Lebih lanjut Ketua APKAN Lampung Timur menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan resmi kepada BI Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Dan dan diharapkan BI Lampung bisa Transparan terkait penyampaian data realisasi CSR di wilayah Lampung khususnya untuk di Lampung Timur oleh karena itu APKAN Lampung Timur akan melengkapi terlebih dahulu administrasi permohonannya, namun apabila tidak di respons, maka wajar Publik akan bertanya-tanya dan muncul pemikiran adanya dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan dana CSR BI di Lampung Khususnya di Lampung Timur,” tegasnya

Seperti di ketahui bahwa di Lampung ada Dua Anggota DPR RI Lampung Kembali Terpilih, Satu Menjabat sebagai Kepala daerah.

APKAN Lampung Timur akan terus menyoroti fakta bahwa dari tiga anggota DPR RI Komisi XI periode 2019-2024 asal Lampung, dua di antaranya kembali terpilih dan tetap berada di komisi yang sama, sementara satu lainnya terpilih sebagai Bupati Lampung Timur.

Untuk itu APKAN Lampung Timur akan terus berkoordinasi dengan KPK guna memastikan transparansi dalam pemeriksaan kasus ini, terutama terhadap keterlibatan anggota DPR RI asal Lampung Khususnya Lampung Timur.

Untuk itu APKAN Lampung Timur Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Mengawal Kasus Kakap ini, Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan terhadap Pelaku Tindak pidana Korupsi karena “Dana CSR adalah hak rakyat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Sangat miris jika dana ini justru dimanfaatkan oleh pejabat yang seharusnya mewakili rakyat, tetapi malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Fendi panggilan Akrab.(HUMAS APKAN )

50 510 total views

The post Bancakan CSR BI, Diduga Bupati Lampung Timur Ikut Terlibat first appeared on MNN.

The post Bancakan CSR BI, Diduga Bupati Lampung Timur Ikut Terlibat appeared first on MNN.

Ia menyusul mantan Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo, yang lebih dahulu ditahan, pada 17 April 2025 lalu

Subandri ditetapkan sebagai tersangka korupsi Pembangunan / Penataan Kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur Tahun anggaran 2022 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 6.886.970.921.

“S merupakan eks kadis PUPR, dan juga pejabat komitmen, serta kuasa pengguna anggaran”ujar Kasidik Bidang Pidsus Kejati Lampung Masagus Rudy.

Ia ditetapkan sebagai tersangka, paska penyidik menemukan minimal dua alat bukti, untuk menetapkan Subandri sebagai tersangka.

Saat ini, Subandri ditahan di Polresta Bandar Lampung, selama 20 hari kedepan. Kasidik tak menyebut alasan Subandri ditahan di Polresta Bandar Lampung, bukan di Rutan Kelas I Bandar Lampung.

“Itu teknis penyidikan” katanya.

Dalam perkara ini,  dari hasil perhitungan keuangan akuntan publik, terdapat kerugian negara Rp.3.803.937.439,- (3 miliar).

Selain M. Dawam Raharjo,dan Subandri juga tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Yakni inisial AC merupakan direktur perusahaan penyedia jasa, SS Direktur perusahaan konsultan pengawas dan perencana, dan MDW selaku ASN di Kabupaten Lampung Timur yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kegiatan tersebut.

Modus dalam perkara korupsi ini yakni, Dawam selaku bupati Lampung Timur saat itu, bersama AC dan SS, pada tahun 2021 berencana membangun icon kabupaten Lampung Timur, karena terinspirasi dengan Patung Icon Tugu di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung.

Dawam memerintahkan saksi M selaku salah satu kepala SKPD Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan perencanaan.

Setelah itu, SS meminjam Perusahaan melaksanakan pekerjaan jasa dengan menggunakan gambar yang sebelumnya telah digambar oleh salah satu seniman patung ternama dari pulau dewata Bali.

Dengan menggunakan gambar tersebut selanjutnya SS mendapatkan pekerjaan jasa konsultan tersebut.

Dari setelah jasa konsultasi dilaksanakan, MDR selaku PPK menyiapkan kerangka acuan kerja, yang seolah-olah pekerjaan tersebut pekerjaan kontruksi. Padahal pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus,

Selain itu MDR atas perintah dari DWM (Dawam), meminta untuk segera melakukan tender terhadap pekerjaan tersebut dengan menitipkan perusahaan yang dimiliki oleh AC alias AGS dan selanjutnya setelah pekerjaan tersebut dimenangkan oleh CV GTA selaku Direktur nya AC alias AGS,
Kemudian pekerjaan tersebut disubkan kepada perusahaan lain.

Para pelaku dijerat dengan pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP,

Kemudian Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (R/Red)

50 186 total views

The post Mantan Kadis PUPR Kabupaten Lampung Timur Telah di Tahan Kejati Lampung  first appeared on MNN.

The post Mantan Kadis PUPR Kabupaten Lampung Timur Telah di Tahan Kejati Lampung  appeared first on MNN.

Operasi besar-besaran ini melibatkan empat kendaraan dinas dari Kejati Lampung, Polisi Militer, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur, yang menegaskan keseriusan dan bobot kasus yang sedang diusut. Penggeledahan dimulai sejak sore, sebelum Magrib, dan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

Muhammad Rony, Kasi Intel Kejari Lampung Timur mengonfirmasi kepada awak media bahwa operasi ini dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan dari Kejati Lampung. Selain Kantor PUPR, tim juga menyasar Rumah Dinas Bupati Lampung Timur. Dari kedua lokasi ini, tim Kejati berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen strategis dan bukti elektronik yang diduga menguatkan kasus.

Dugaan publik pun mengarah pada Dawam Raharjo, yang disinyalir terlibat dalam tindak pidana korupsi. Meski Kasi Intel Kejari Lampung Timur menolak memberikan detail lebih lanjut, ia memastikan bahwa penjelasan resmi akan disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Lampung di Bandar Lampung.

Langkah tegas Kejati Lampung ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi di daerah tidak akan dibiarkan begitu saja. Operasi yang dramatis dan menyita perhatian ini memicu spekulasi luas di tengah masyarakat, yang kini menanti kejelasan lebih lanjut mengenai peran Bupati Dawam Raharjo dalam kasus ini. Apakah malam itu menjadi awal terbukanya tabir besar skandal korupsi di Lampung Timur? Publik hanya bisa menunggu dengan penuh harap bahwa hukum akan ditegakkan seadil-adilnya. (Aprizal/Tim)

50 498 total views

The post Drama malam Penggeledahan di Lampung Timur: Dugaan Korupsi Bupati Dawam Raharjo Mengemuka first appeared on MNN.

The post Drama malam Penggeledahan di Lampung Timur: Dugaan Korupsi Bupati Dawam Raharjo Mengemuka appeared first on MNN.

Menurut keterangan Herwandi dengan media ini pada Hari Jum’at tanggal 27 Desember 2024 mengatakan” pemberitaan terkait Dugaan penggelapan mesin penyedot air bantuan dari pemerintah untuk Gapoktan Desa Marga Batin pada 2020 yang lalu oleh Oknum Masyarakat yang bernama (Supangat red), sudah masuk dalam Laporan resmi secara tertulis di Tipidkor Polres Lampung Timur dan Alhamdulillah sudah didisposisi oleh Kapolres Lampung Timur, saya langsung yang menanda tangani surat laporan itu dan langsung di terima oleh Kanit Tipidter saudara Meidy pada Hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 yang lalu, jadi sekarang kita tinggal menunggu tindakan dari pihak Tipidkor Polres Lampung Timur” terang Herwandi

Semoga kedepannya setelah ada tindakan hukum dari penegak hukum bisa menjadi pelajaran buat para Gapoktan dan kelompok Tani yang mendapat kan bantuan, mereka tidak akan berani lagi untuk menjual atau menggelapkan bantuan tersebut, agar mereka selalu berhati-hati dan merasa takut untuk melakukan kesalahan dengan menjual atau menggelapkan mesin-mesin bantuan dari pemerintah yang kegunaannya untuk membantu pekerjaan para Petani yang tergabung dalam kelompok untuk mengolah lahan pertaniannya, selain dari pada itu mesin-mesin tersebut bisa menghasilkan uang untuk uang kas kelompok tadi dengan cara menyewakan dengan masyarakat yang membutuhkan, semua program pemerintah ini bagus tapi di rusak oleh oknum masyarakat itu sendiri, dan untuk Berita Dugaan Kasus lainnya akan segera Menyusul, nunggu giliran saya pastikan akan di proses secara hukum sesuai prosedur” tutup Herwandi.

Sesuai dengan Pemberitaan media online merpatinusantaranews.com edisi hari Jum’at tanggal 13 Desember 2024 yang lalu bahwa :

Penggelapan aset Gapoktan Desa Marga Batin, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung berupa mesin Pompa air 5 set yang di lakukan oleh Ketua UPPK yang bernama (Sukayat) pada tahun 2022 yang lalu hingga kini tidak pernah tersentuh oleh hukum, pada saat itu kasus tersebut sempat viral namun tidak di ketahui penyebab nya kasus tersebut dingin seperti tersiram air sejuk, dalam permasalahan ini belum di ketahui pihak mana yang bermain, dan mengenai harga mesin pompa air tersebut dalam 1 unit berharga puluhan juta Rupiah.

Kronologis kejadian Dugaan penggelapan dan penjualan mesin Pompa Air aset Gapoktan tersebut yang di lakukan oleh Sukayat, pada tahun 2022 pejabat Ketua Gapoktan Desa Marga Batin di Pegang oleh Parman Almarhum kemudian pada tahun 2022 akhir (Parman red) meninggal Dunia lalu mesin pompa air tersebut di ambil alih dan di kuasai oleh (Sukayat red) yang bukan Anggota Gapoktan, kemudian tak lama dari itu 1 Mesin pompa air di jual kepada Pak Haji warga Desa Sumberejo dan 4 mesin pompa air lagi di jual oleh Sukayat kepada Saudara (Owen red) yang beralamat di Desa Sumberejo, Kecamatan Waway Karya, lalu ada 1 mesin yang berpindah tangan dari Owen ke warga Desa Tanjung Wangi yang hingga saat ini belum di ketahui Namanya,

Menurut Keterangan “Tamrin’ warga Desa Marga Batin selaku Nara Sumber, saat di wawancara di kediamannya pada hari Senin tanggal 4 September 2024 mengatakan” saya tahu bahwa Gapoktan Desa Kami yang saat itu Ketua Gapoktan nya pak Parman pada tahun 2018-2019 mendapatkan bantuan dari pemerintah Pusat berupa mesin Quick dan 8 set mesin pompa air yang harga nya dalam 1 set mencapai puluhan juta, namun pada tahun 2022 akhir Parman selaku ketua Gapoktan meninggal Dunia, lalu mesin Quick dan 8 set mesin pompa air tersebut di ambil oleh Sukayat dari kediaman Parman, tidak lama kemudian saya mendengar ada mesin yang di jual dengan pak haji yang berada di Desa Sumberejo, lalu masalah itu viral akhirnya terkuak semua bahwa bukan hanya 1 mesin yang di jual melainkan ada 5 mesin yang di jual oleh Sukayat ini, usut punya usut mesin tersebut ternyata di jual dengan saudara Owen 4 unit, orang dari Desa Sumberejo juga, lalu yang 1 mesin lagi di jual Owen kepada orang tanjung Wangi” Jelas Tamrin.

Kemudian lanjutnya” karena pada saat itu masalah ini viral maka yang di jual dengan pak haji di ambil lagi oleh Sukayat ini, jadi hingga saat ini masalah penggelapan dan penjualan mesin aset Gapoktan tersebut masih adem-adem saja, sepertinya Sukayat ini kebal hukum, kami selalu masyarakat Desa Marga Batin berharap Agar masalah ini di tindak lanjuti oleh penegak hukum, sebab yang di rugikan bukan hanya pemerintah yang memberikan bantuan untuk membantu para petani melain kan masyarakat Desa Marga Bating yang tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) juga di rugikan, dalam masalah ini saya siap menjadi saksi jika di butuhkan oleh penegak hukum untuk mengungkap kasus ini” tegas Tamrin

Pada saat itu juga tim media media mengunjugi kediaman Sukayat untuk konfirmasi terkait keterangan Nara sumber, dalam perbincangan konfirmasi yang singkat tersebut ketua tim media “Herwandi’ bertanya kepada Sukayat terkait Dugaan penggelapan mesin-mesin aset Gapoktan Desa Marga Batin, terlihat dalam menjawab pertanyaan Herwandi Sukayat berbelit belit dan berbohong, bahwa mesin pompa air tersebut Masi ada namun tidak jelas keberadaan nya.

Saya tidak menjual mesin-mesinnya itu pak, tapi saya hanya melanjutkan kerjaan pak Parman, dan saya bukan anggota Gapoktan saya hanya Ketua UPPK, ya UPPK itu cuma pormalitas, semua mesin-mesinnya itu masih ada kok bahkan ketua Gapoktan yang sekarang Pak Agus mengetahui bahwa mesin pompa air itu masih ada semua, mesin nya ada di sana” kata Sukayat,

Namun beda lagi dengan keterangan Agus Santoso selaku Ketua Gapoktan yang saat ini menjabat menggantikan Parman, saat di konfirmasi di kediamannya pada hari itu juga terkait aset Gapoktan Desa Marga Batin” wah Soal Aset Gapoktan saya tidak tahu menahu pak, karena tidak ada aset yang di serahkan kepada saya oleh pejabat Gapoktan yang lama, oke lah kalau pak Parman tidak bisa menyerahkan Aset itu kepada saya karena beliau sudah meninggal Dunia, tapi kan masih ada sekertaris dan bendahara nya, tapi tidak ada ni penyerahan aset apapun kepada saya selaku ketua Gapoktan yang sekarang, tentang pompa air dan mesin Quick itu saya tidak tau keberadaannya sekali lagi saya tekan saya tidak mengetahui tentang aset-aset Gapoktan yang lama” jelas Agus, (Tim)

50 360 total views

The post Herwandi ; Dugaan Penggelapan Mesin Sedot Air di Desa Marga Batin sudah Masuk Dalam Laporan Tertulis ke Tipidkor Polres Lamtim first appeared on MNN.

The post Herwandi ; Dugaan Penggelapan Mesin Sedot Air di Desa Marga Batin sudah Masuk Dalam Laporan Tertulis ke Tipidkor Polres Lamtim appeared first on MNN.

BUMDESMA bisa di katakan Lembaga Keuangan tingkat kecamatan, unik nya BUMDESMA ini hanya menerima Nasabah kelompok ibu-ibu yang membutuhkan modal untuk usaha Rumahan, namun sayang nya Simpan Pinjam tersebut di mempaatkan oleh Oknum-oknum, untuk kepentingan pribadi miris nya Simpan Pinjam dari Bumdesma tersebut, banyak sekali pinjaman tersebut diduga Fiktif sehingga tunggakan Pinjaman tersebut tidak pernah terbayarkan,

Seperti yang terjadi di BUMDESMA Kecamatan Pasir Sakti tunggakan pinjaman yang mencapai milyaran yang tidak terbayar, hal tersebut terungkap Saat pergantian Pimpinan Bumdesma, 2 tahun yang lalu tapi hingga kini Dana pinjaman yang jumlahnya sangat Pantastis sebesar 1,7m lebih belum terungkap dan tidak jelas siapa yang meminjam dan siapa yang bertanggungjawab dengan Dana Sebesar 1,7m tersebut.

Dugaan sementara yang bermain untuk menggelapkan Dana Bumdes sebesar 1.7m lebih tersebut adalah oknum Pejabat Lama Bumdes yang berinisial (SO) Pasalnya saat serah terima jabatan dan serah terima aset Bumdesma dari pejabat lama SO dengan Kusnan selaku pejabat baru, pada saat itu di ketahui seluruh Dana Aset Bumdesma sebesar Rp 3.606.921.139, (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
Sementara Saat serah terima aset Pejabat lama hanya menyerahkan Dana Sebesar Rp 1.531.875.000, (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sementara Dana Sebesar Rp 1.717.068.480, (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) tidak jelas kemana dan di mana,

Dugaan sementara Dana sebesar 1.717068.480. tersebut di gelapkan oleh oknum pejabat lama Bu Desma yang brinisial SO.

Menurut Keterangan Nara sumber yang berinisial J saat di wawancara di sebuah warung makan sederhana yang terletak di wilayah Kecamatan pasir Sakti pada Hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 menjelaskan” Saya tau nya ini setelah UPK itu di jadikan Bumdesma dan saat transisi jabatan antara pejabat lama dengan pejabat baru di situ lah ketahuan ada nya Dana sebesar 1,7 M itu tidak jelas karena dengan alasan pejabat lama belum tertagih, sebab seluruh aset Bumdesma berjumlah sebesar 3,2m, sementara yang di terima pejabat baru saat serah terima aset hanya sebesar 1,5 M, yang jadi masalah semua kepala Desa ini banyak yang mempertanyakan Dana sebesar 1,7 M ini kemana, namun tidak ada penjelasan dari SO Pejabat Lama kepada para Kepala Desa Saat rapat yang ke dua, karena Kepala Desa Pasir Sakti Pak Suwarto sudah menulusuri pinjaman masyarakat Desa Pasir Sakti, namun jawaban beberapa Nasabah mengatakan Lo pak saya sudah lunas Lo knpa kok masih ada pinjaman atas nama saya, kata pak Suwarto sesuai keterangan Nasabah atau peminjam, ucapan itu di katakan pak Suwarto saat rapat itu” Jelasnya.

Kemudian awak media menemui Kusnan Selaku Direktur Bumdesma yang baru di kediaman nya untuk di mintai keterangan terkait Dana Sebesar 1,7 M yang hilang dan belum terungkap selama 2 tahun ini,

Menurut keterangan Kusnan saat di wawancara di kediamannya pada hari itu juga mengatakan’ iya pak saya Direktur baru Bumdesma saya menjabat sudah hampir 2 tahun ini, di saat serah terima jabatan waktu itu UPK sedah Menjadi Bumdesma, prihal pertanyaan bapak tentang aset Dana yang di miliki Bumdesma saat itu sebesar Rp 3.6 M lebih, namun yang saya terima saat serah terima aset hanya sebesar Rp 1,5 M lebih, kemudian yang sebesar Rp 1,7 M Belum Jelas keberadaan nya menurut keterangan So selaku pejabat lama masih nunggak dengan peminjam setelah saya liat di data memang benar tapi belum benar di pinjam atau tidak, saya punya rencana akan membentuk Tim untuk menulusuri terkait dana sebesar 1,7 M ini benar atau tidak nya masih nunggak dengan peminjam, sebab semua ini masih dalam keraguan, nanti setelah kita bentuk Tim Penyata nanti akan terungkap siapa pelakunya” kata Kusnan,

Kemudian SO selaku pejabat Bumdes Lama saat ingin di konfirmasi terkait informasi Dugaan Penggelapan Dana Bumdesma sebesar 1,7 M tersebut di kediaman nya tidak bisa di temui di hubungi melalui terlfon perangkat WhatsApp berulang kali tidak di angkat dan telfon yang terakhir di angkat anaknya yang paling kecil dia mengatakan Bapak sedang Keluar dari pagi, hingga berita ini di tayangkan belum ada penjelasan dari SO secara langsung terkait informasi tersebut. (Tim)

50 399 total views

The post Diduga ada Penggelapan Dana BUMDESMA Pasir Sakti sebesar 1,7 M Lebih first appeared on MNN.

The post Diduga ada Penggelapan Dana BUMDESMA Pasir Sakti sebesar 1,7 M Lebih appeared first on MNN.

50 318 total views

The post Terkait Dugaan Korupsi BLT DD Tahun 2020 di Desa Labuhan Ratu VII Ketua DPD APKAN Angkat Bicara first appeared on MNN.

The post Terkait Dugaan Korupsi BLT DD Tahun 2020 di Desa Labuhan Ratu VII Ketua DPD APKAN Angkat Bicara appeared first on MNN.

Yang diduga Fiktif atau di korupsi tersebut adalah kegiatan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) DD yang sasarannya adalah Warga Desa yang tidak mampu dan terdampak covid 19 pada tahun 2020 yang lalu, karena pada saat itu keadaan Negara sangat genting sehingga pemerintah mengalokasikan Dana Desa hingga 30% untuk di salurkan kepada Masyarakat melalui BLT Dana Desa

Namun Penyaluran BLT DD tersebut tidak susuai aturan Pasal nya masyarakat Kpm (Kelompok Penerima Mempaat) di Desa Labuhan Ratu VII pada Tahun 2020 hanya mendapat sebesar Rp 1.800.000,- (Sati Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dengan 3 (Tiga ) kali Pembagian dalam setiap pembagian KPM hanya mendapatkan Rp 600.000, yang masuk dalam rekening mereka, sementara di tahun 2020 yang lalu pemerintah pusat melalui Kemendes menetapkan setiap KPM yang terdampak Covid19 Mendapatkan bantuan BLT DD dalam satu bulan 600 ribu rupiah,

Menurut keterangan (Sehemi red) Warga Desa Labuhan Ratu VII yang mendapatkan Bantuan BLT DD pada Tahun 2020 saat di wawancara di kediamannya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2024 menjelaskan” saya dapat pak bantuan BLT DD pada tahun 2020 itu dan ini rekening dan kartu ATM saya, waktu itu saya mendapatkan setiap pembagian yang Langsung masuk ke dalam Rekening saya sebesar 600 ribu, dan pembagian itu kalau GK salah 2 kali atau 3 kali pembagian saya lupa tapi kalau di liat di dalam rekening. Saya jumlah dalam 1 tahun nya 1.800.000, hanya itu saja, selanjut nya sampai sekarang saya sudah tidak dapat lagi” terang warga,

Di tempat lain (Bilal red) warga Desa Labuhan Ratu VII saat di wawancara saat itu juga di kediamannya mengatakan” saya juga dapat bantuan BLT DD pada tahun 2020 itu namun saya hanya dapat selama 1 tahun itu saja selanjutnya hingga sekarang saya sudah tidak dapat lagi pak” kata warga.

Kemudian tim media mengunjungi kantor Desa, Desa Labuhan Ratu VII untuk menemui Kepala Desa yang Bernama (Sumarno red) untuk di konfirmasi terkait informasi dari masyarakat tentang penyaluran BLT DD yang diduga tidak di bagikan sesuai aturan namun beliau tidak berada di tempat, lalu tim media kembali berkunjung ke kediaman nya dan sang kades pun tidak ada, hingga berita ini di tayang kan belum ada penjelasan dari Marno selaku Kepala Desa Labuhan Ratu VII Terkait dugaan korupsi dalam Penyaluran BLT Dana Desa pada Tahun 2020. (Tim)

50 417 total views

The post Oknum Kades Diduga Korupsi dalam penyaluran BLT DD Pada Tahun 2020 first appeared on MNN.

The post Oknum Kades Diduga Korupsi dalam penyaluran BLT DD Pada Tahun 2020 appeared first on MNN.

Namun sangat di sayang kan bantuan tersebut hampir merata sudah punah alias habis gelapkan oleh oknum Gapoktan, karena hingga kini tidak ada satu pun pelaku penggelapan Dana PUAP tersebut yang terjerat oleh hukum hal itu membuktikan buruk nya kinerja APH (Aparat Penegak Hukum) di Indonesia, sebab jika di hitung jumlah bantuan Dana PUAP di seluruh Indonesia Mungkin mencapai Triliyunan, begitu banyak nya uang negara yang di gelap kan oleh oknum Gapoktan di Indonesia,

Salah satu contoh Dana PUAP Gapoktan Tani Jaya yang berada di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, habis tidak tersisa dan penggelapan tersebut di duga melibatkan Oknum Kepala Desa Tanjung Wangi , Oknum PNS yang saat ini menjabat sebagai Sekertaris Gapoktan Berikut Ketua dan Bendahara Gapoktan Tani Jaya, mirisnya bantuan Dana PUAP tersebut tidak berkembang sedikit pun dan hanya selang 2 tahun dari di Gulirkan habis tidak tersisa,

Hal ini harus menjadi PR buat seluruh jaringan masyarakat untuk mengawasi terlebih lagi peran aktif dari Penegak hukum khususnya yang berada di Wilayah Kabupaten Lampung Timur,

Informasi ini hasil investigasi tim media online di lapangan yang di dapat dari masyarakat setempat terkait hangus bantuan Dana PUAP di Desa Tanjung Wangi yang ikut melibatkan oknum Kepala Desa, setelah informasi lengkap kemudian tim Media mencoba untuk konfirmasi dengan Ketua Gapoktan Tani Jaya untuk mengetahui kebenaran desa desus tersebut,

Saat di temui di kediamannya Sahroni selalu Ketua Gapoktan Tani Jaya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2024 yang lalu mengakui tentang informasi Desas desus hangusnya Bantuan Dana PUAP sebesar 100 juta tersebut dan Saroni mengatakan” benar mas bahwa bantuan Dana PUAP di Desa Tanjung Wangi ini sudah habis sejak lama mungkin 2 tahun dari di Gulirkan bantuan tersebut, Dana sebesar 100 juta itu hanya berkembang menjadi 118 juta setelah di pinjam oleh kelompok tadi dan yang yang lainnya tidak pernah kembali” terang Sahroni

Kemudian yang meminjam Dana PUAP itu bukan hanya kelompok Tani saja, termasuk saya memakai 10 juta, Pak Kades juga mungkin sekitar 10 juta, sebab saya juga GK tau jumlah jumlah mereka yang memakai Uang tersebut, karena saya memang ketua Gapoktan nya namun saya hanya sebatas nama saja, untuk pengelolaan Dana PUAP semua di tangani oleh sekertaris saya pak Kaswin jadi saya tidak tau persis Uang dana PUAP itu kemana saja” tutup Sahroni

Namun Kaswin Selaku Sekertaris Gapoktan Tani Jaya saat mau di konfirmasi terkait keterangan Sahroni selalu ketua Gapoktan tidak berada di kediamannya di hubungi melalui Telfon WhatsApp tidak di angkat, hingga berita ini di tayang kan tidak penjelasan dari Kaswin kemana saja Dana PUAP sebesar 100 juta tersebut. (Tim)

50 414 total views

The post Oknum Kepala Desa & Oknum Gapoktan Diduga Menggelapkan Bantuan Dana PUAP first appeared on MNN.

The post Oknum Kepala Desa & Oknum Gapoktan Diduga Menggelapkan Bantuan Dana PUAP appeared first on MNN.

“Pasalnya kasus dugaan korupsi dana Paticipatting Interest (PI) diduga dilakukan oleh sejumlah pihak. Mulai dari oknum pejabat Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Timur Hingga BUMD PT LJU dan PT LEB hingga pihak internal,”ujar Ketum DWDPI, pada (13/11/2024).

Dia juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima baru-baru ini pihak Kejaksaan Tinggi Lampung telah mennyita diduga barang bukti hasil kejahatan sejumlah Rp59 miliar dari Direktur Utama PT.Lampung Jaya Utama (LJU) inisial AS.

“Nilai tersebut belum sebanding atas kerugian negara yang konon kabarnya mencapai Rp271 miliar lebih,”imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang diterima juga masih kata Nurullah, pihak Kejati Lampung telah memeriksa 17 orang saksi untuk mendalami kasus tersebut.

“Yang tidak saya percaya dan bikin kaget saya juga mendengar kabar dalam perkara ini turut diperiksa Mantan Wakil Bupati Tulang Bawang yakni, Heri Wardoyo,”ungkapnya.

Ketum PWDPI juga berharap siapanpun pelakunya demi menegakkan proses hukum agar kiranya pihak kejaksaan Tinggi Lampung jangan sampai tebang pilih dalam menangani perkara.

“Siapapun dia jika benar terbukti bersalah agar dijebloskan kedalam penjara. Saya juga minta kepada kejaksaan Tinggi Lampung para pelaku yang sudah ditetapkan tersangka segera ditahan agar tidak menghilangkan barang bukti,”pungkasnya.

Terpisah, seperti kita ketahui, tim penyidik Kejati Lampung menita uang tunai senilai Rp59 miliar. Uang ini diambil dari Direktur Utama PT Lampung Jaya Utama (LJU) AS.

Kejati sudah memeriksa 17 orang saksi. Saat ini, fokus tim penyidik adalah untuk menemukan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kakap di pengujung tahun 2024.

Aspidus Kejaksaan Tinggi Lampung Armen Wijaya menjelaskan uang senilai 59 miliar rupiah itu sudah disita untuk kepentingan hukum, hari Selasa (12/11/2024).

Kejaksaan Tinggi Lampung di hadapan jurnalis menunjukan tumpukan uang puluhan miliar rupiah tersebuh.

Tim penyidik juga telah menerima sukuk bunga yang dicairkan dari AE, selaku Direktut Utama PT LEB senilai Rp800 juta. Sebelumnya penyidik menyita senilai 2,1 miliar.

”Jadi total keseluruhan uang tunai yang sudah disita senilai 61 miliar rupiah lebih,” kata Armen Wijaya.

Dikatakan aspidus, dana yang diamankan bukan dana garatifikasi. Melainkan murni paticipating interest, dana migas di daerah WK OSES yang diteruskan ke PT LEB, sebagai penerima untuk dikelola sesuai core bisnis kegiatan migas.

”Tindakan penyidik mengamankan uang tersebut, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, terhadap penggunaan dana paticipating interest, yang diterima PT LEB dan PT LJU tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” tegas dia.

Armen Wijaya juga mengatakan perkembangan perkara ini. Tim Penyidik dari Aspidus Kejati Lampung sudah memeriksa 17 orang saksi.

”Kami sudah memeriksa sejumlah saksi terdiri dari internal termasuk pimpinan PT LEB, PT LJU, BPDAM Way Haru Lampung Timur, pejabat Lamtim, pejabat Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Timur,” tegas dia.

Turut diperiksa sejumlah nama top tokoh Lampung. Antara lain, Heri Wardoyo. Dia merupakan jurnalis cum mantan Wakil Bupati Tulang Bawang, pengusaha sekaligus tokoh terpandang.

Pemeriksaan saksi-saksi untuk mengumpulkan bukti- bukti permulaan. ”Tujuanya agar bisa terang-berderang, serta siapa yang bertanggung jawab, untuk menemukan tersangka,” ucap Armen.(Red).

50 210 total views

The post Kejati Lampung di Minta Agar Tidak Tebang Pilih dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi first appeared on MNN.

The post Kejati Lampung di Minta Agar Tidak Tebang Pilih dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi appeared first on MNN.