Pasalnya” jelas dalam kegiatan tersebut sudah di biayai oleh Anggaran APBD Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) namun dalam kegiatan tersebut para Peserta Studi Banding masih di pungut Biaya oleh seorang bendahara yang berinisial (LI) atas Perintah Kabid Dalduk Dinas P3A yang biasa di Panggil Rudi sebesar Rp 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dari 40 orang peserta, jadi Jumlah hasil pungutan tersebut Sebanyak Rp 60.000.000, (Enam Puluh Juta Rupiah)

Pungutan tersebut tanpa Dasar Hukum sebab saudara Rudi memungut Uang tersebut atas inisiatif sendiri dan karena menurut beliau Anggaran APBD tidak bisa mengkafer seluruh Biaya kegiatan Studi Banding tersebut atau Anggaran APBD tidak cukup untuk kegiatan tersebut, sehingga saudara Rudi mengambil inisiatif sendiri untuk memungut biaya tambahan kepada para peserta, yang jelas saudara Rudi selaku Kabid Dalduk Dinas P3A Kabupaten Lampung Timur telah melakukan pungli terhadap peserta Studi Banding tersebut.

Menurut keterangan Nara sumber yang tidak mau di sebutkan namanya pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 yang yang lalu di tempatnya kepada media ini mengatakan” pada bulan Pebruari lalu ada kegiatan Studi banding dari Dinas P3A Kabupaten Lampung Timur ke daerah Cilegon Banten kalau tanggal nya saya lupa, namun aneh nya menurut sepengetahuan saya kegiatan tersebut sudah di biayai oleh Anggaran APBD tapi pelaksana kegiatan malah meminta uang lagi dengan peserta Studi banding tersebut yang di lakukan oleh bendahara yang berinisial LI atas Perintah Pak Rudi selaku Kabid Dalduk Dinas P3A Lampung Timur dengan ancaman siapa yang tidak ngasih maka akan di pindah ke tempat jauh” terangnya.

Setelah mendapat informasi tersebut media ini langsung melaksanakan tugas nya untuk konfirmasi terhadap saudara Rudi selaku Kabid Dalduk Dinas P3A pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di ruangan kantor saudara Rudi dalam pengakuannya saudara Rudi mengakui telah memungut uang kepada para peserta studi banding sebanyak 40 orang tersebut sebesar Rp 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang,

Iya pak saya memang telah memungut uang kepada para peserta Studi Banding tersebut sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dan memang betul kegiatan tersebut sudah di Biayai oleh Anggaran APBD Sebesar Rp 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) tapi kami selaku pelaksana tidak menerima segitu juga karena harus di potong pajak, jadi anggaran APBD tersebut saya hitung hitung tidak mencukupi untuk kegiatan itu sehingga saya mengambil inisiatif untuk memungut biaya tambahan dari para peserta agar biaya nya cukup dan saya menyuruh LI dia juga P3K yang sekarang bertugas di PL KB Kecamatan Pekalongan, kalau katanya ada ancaman saat pemungutan itu GK ada sama sekali pak karena mereka memberikan uang tersebut ikhlas” Jelas Rudi. (Red)

50 489 total views

The post Nekad Kabid Dalduk Dinas P3A Lamtim Diduga Melakukan Pungli Kepada Peserta Studi Banding first appeared on MNN.

The post Nekad Kabid Dalduk Dinas P3A Lamtim Diduga Melakukan Pungli Kepada Peserta Studi Banding appeared first on MNN.

Ini sebelum nya di rapatkan pada tanggal 18/11/2023. Untuk pemotongan anggaran itu gunanya untuk mempermudah kelancaran keluar Dana ADD/DD dan serentak. Karna kalau di urus sendiri akan menemukan kesulitan misal adanya kekurangan dalam mengonsep pengajuan ataupun bolak-balik dan memakan waktu.Tetapi dengan adanya pengurusan dari Desa-Desa dan Dinas PMD nya ini akan memperlancar dan keluarnya Dana tersebut keluar cepat dan serentak itu juga akan memperlancar pengajuan pencairan ADD dan DD. Sebab, ini bukan yang pertama dilakukan oleh Oknum Kasi EKOBANG.Sebelumnya saya menjabat juga sudah aturan nya begini.
Saat ini hasil dari komfirmasi dengan (Andi) Kasi EKOBANG pemberitaan ini di tayangkan.

Langkah selanjutnya akan melakukan Investigasi dan Konfirmasi lebih dalam lagi dengan menemui Bupati Lampung Selatan (Nanang Ermanto) dan Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara keterangan dari (Sugi) Kaur Keuangan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Jati Agung. Adanya uang Rp 720.000 ini pun dibenarkan untuk perbaikan profosal ini untuk menghemat biaya dan waktu dan ini memang ada anggaran dari ADD. Dari tahun 2022 dan itu sudah di setujui Inspektorat dan Bupati serta di setujui Camat. Untuk pemotongan Dana DD tersebut itu ada SPJ nya dari Desa. Jadi jelas maka kami berani melakukan pengambilan dana dalam per Kades Rp 720.000 itu.Waktu rapat Desa saya hadir karna saya yang menghendel aplikasi dan Laporan-laporan berkas-berkas profosal itu” Ungkap Sugi.

Sampai berita ini di tayangkan Kasi EKOBANG (Andi) Kecamatan Jati Agung.Dan (Sugi) Selaku Kaur Keuangan Desa Margo Karya Kecamatan Jati Agung.Hasil dari konfirmasi. (Tim)

50 15 total views

The post Diduga ada Pungli Sebesar 720 Ribu Setiap kepala Desa di Kecamatan Jati Agung first appeared on MNN.

The post Diduga ada Pungli Sebesar 720 Ribu Setiap kepala Desa di Kecamatan Jati Agung appeared first on MNN.