Tentunya dengan harapan ini segera terselesaikan agar tidak ada persoalan persoalan yang bisa berakibat pada kerusuhan dan menimbulkan kerusakan.

“Tentu agar persoalan ini bisa ada titik temu, ada penyelesaian yang bisa dinterima oleh kedua belah pihak. Dan bisa di terima ke dua belah pihak. Ketika ini selesai secara keseluruhan permasalahan di Prokimal ini, kedepannya tidak muncul lagi permasalahan ini. Secara legalnya diputuskan oleh Pemerintah Pusat.” Jelas Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Pemkab Lampura, Imam Sampurna, Kepada awak media ini, di ruang kerjanya, Selasa 14 November 2023.

Diuraikannya, sesuai dengan janji yang di sampaikan waktu di oleh forkopimda, beberapa waktu lalu. Pemkab Lampung Utara akan mennyajikan data data kedua belah pihak, sekaligus meminta solusi terbaik bagi kedua belah pihak kepada Pemerintah Pusat Melalui kementerian terkait.

Kemudian setelah Pertemuan di Wilayah Kecamatan Abung Timur kemarin, Pemkab sudah masukkan surat pemberitahuan dan masih menunggu konfirmasi kapan mereka akan ketemu.

“Ini yang bisa kita tempuh dalam jalur mediasi ini. Tentunya kita ingin bertemu dengan yang berkompeten yang menangani persoalan ini.” Urainya.

Setelah mendapat konfirmasi waktu, seluruh pihak yang diduga terlibat sengketa akan bersama berangkat ke pemerintah pusat untuk melakukan mediasi.

“Pasti akan berangkat ke sana (pusat) ada perwakilan tokoh adat, kuasa hukum, OKP dan Kimal. Data data juga akan kita sampaikan kepada Presiden.” Jelasnya.(Rff/Bbn/Ccp)

50 1,188 total views

The post Terkait Sengketa Lahan Pemerintah Daerah Menyerahkan Sepenuh Kepada Pemerintah Pusat first appeared on MNN.

The post Terkait Sengketa Lahan Pemerintah Daerah Menyerahkan Sepenuh Kepada Pemerintah Pusat appeared first on MNN.

Suwardi Amri menjelaskan bahwa semua proses tahapan hukum sudah di lalui mulai dari memberikan surat bahkan sampai dengan ke Kementerian untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Namun sampai sekarang belum ada kabar, bahkan proses itu masih berlangsung dengan dimediasi oleh Forkopimda Lampura.

“Jadi, pihak kimal tidak perlu melakukan pembenaran, sebab banyak saksi hidup dan pelaku sejarah menceritakan bahwa oknum Kimal sering mengambil hak masyarakat. Seperti misalnya tanah warga yang sudah bersertifikat dan tanah diambil oknum Kimal, ada juga tanahnya di kuasai namun sertifikat ada sama masyarakat. Apakah ini cara cara proses hukum yang dimaksud, Kalau seperti ini kami juga bisa, ” Jelas Suwardi didampingi tim dan Joni Erik kepada sejumlah awak media,Sabtu (11/11/2023).

Masih jelas Suwardi, demi menghargai hukum yang kini masih berproses, pihaknya menunda untuk mengambil alih lahan milik warga yang diduga dikuasai Oknum Kimal demi menjaga situasi yang Kondusif menjelang Pemilu.

“Kemarin karena Kita menghargai proses hukum, Forkopimda, Kapolres, Damdim, menghargai seluruh tokoh adat desa Penagan Ratu, kita menunda untuk mengambil alih hak hak masyarakat yang (diduga) dikuasai Oknum Kimal, ” Terangnya.

Mengenai tanah inclave, Suwardi menegaskan yang perlu dipahami bahwa tanah iclave itu, ketika tanah tersebut berada di tengah tengah tanah yang lain.

“Jadi, tanah inclave itu ketika tanah yang dimaksud berada di tengah tanah milik Kimal, sedangkan tanah yang dipermasalahkan Joni Erik dan masyarakat Desa Penagan Ratu itu tidak berada di tengah tengah tanah milik Kimal, ” Tegasnya.

Kemudian, menyoal tanah milik keluarga Joni Erik dan tanah Ulayat Desa Penagan Ratu yang sudah dikembalikan. Suwardi meminta agar pihak Kimal bisa menunjukkan bukti ganti rugi.

Ditempat yang sama Joni Erik menyatakan, jika tanah Ulayat adat itu sendiri berbatasan dengan tanah Desa Bumi Agung Marga, itu yang milik desa Penagan Ratu.

Membahas Dorowati, Joni Erik menceritakan bahwa yang memasukkan masyarakat Desa Dorowati ketika itu ialah transpontan (nama orang) di zaman pak jemjem marga melalui Almarhum Letjen Alam Syah Ratu Perwira Negara.

Kemudian, yang menjadi permasalahan sampai saat ini, ialah mengenai tanah perkebunan milik masyarakat adat yang sampai hari ini belum di kembalikan. Jika benar tanah tersebut sudah dikembalikan dan adanya ganti rugi tanah, seyogyanya menunjukkan bukti.

“Jika memang sudah mengembalikan dan mengganti rugi perihal tanah tersebut mohon di buktikan karena kita ini bicara data dan saksi sejarah, ” Tuturnya.(Rff/Ccp/Bbn)

50 927 total views

The post Kuasa Hukum Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Penagan Ratu Angkat Bicara first appeared on MNN.

The post Kuasa Hukum Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Penagan Ratu Angkat Bicara appeared first on MNN.