MNN] Lampung – Lampung Timur. Maraknya Proyek siluman di kabupaten Lampung saat ini sehingga pelaksanaan kontrol sosial tidak bisa maksimal di laksanakan karena terhambat tidak di ketahui pagu anggaran yang di gelontorkan untuk pembangunan dan rehab tersebut baik proyek jalan maupun proyek bangunan sekolah, dengan adanya Papan Informasi pada sebuah proyek pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBD dan APBN merupakan sarana masyarakat untuk mengetahui jenis kegiatan proyek, besarnya anggaran, asal usul anggaran, nama perusahaan, tanggal waktu pelaksanaan kegiatan dan perawatan.
Namun apa jadinya jika tidak memiliki papan informasi proyek, menurut beberapa sumber, pembangunan yang anggarannya bersumber dari anggaran Negara apabila tidak memasang papan informasi itu jelas menyalahi peraturan tentang barang dan jasa, dikarenakan sudah masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Kewajiban memasang papan proyek juga sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012, regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama proyek.
Namun, regulasi ini tidak diindahkan dan seolah-olah bukan menjadi kewajiban bagi pelaksana pekerjaan pembangunan Prasarana beberapa Sekolah di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.
Salah satunya yang terlihat pada Sekolah Dasar Negeri UPTD SDN 1 Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Proyeknya sudah hampir selesai namun tidak terlihat papan Informasi pembangunan rehab tersebut.
UPTD SDN Batu Badak mendapat bantuan prasarana pembangunan Rehab Ruang Kelas Baru dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dinas P&P) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Proyek tersebut di laksanakan oleh pihak ketiga namun tidak diketahui berapa besar anggarannya, dan waktu pengerjaan serta kontraknya.
Menurut keterangan Warga sekitar Sekolah UPTD SDN Batu Badak yang ditemui dirumah nya yang namanya tidak mau di publikasikan tidak banyak tahu soal pembangunan tersebut. Warga sesalkan adanya pembangunan yang anggarannya didanai Negara tapi tidak dipasangi papan proyek.
Harusnya bukan bangunan ini dulu yang berdiri, tapi papan proyeknya dulu,” kata dia, Selasa (19/12/22024).
Ia juga menyebut bahwa kayu yang digunakan pada pembangunan tersebut sangat tidak wajar alias kualitasnya kurang bagus Kayunya sempat saya tegur tidak wajar, tapi mau di apa, kami tidak pernah ketemu dengan pelaksananya” sebut warga sekitar UPTD SDN Batu Badak.
Dengan Diterbitkan berita ini Warga berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Lampung Timur MARSHAN.S.PD.M.M. memberi teguran atau Sangsi sebagaimana mestinya dalam peraturan yang berlaku kepada pihak kontraktor.
Hingga berita ini di tayang kan belum ada penjelasan dari pihak pelaksana yang di tunjuk terkait pelanggaran dan penyimpangan serta dugaan korupsi dan rehab sekolah tersebut karena pihak media kesulitan untuk menghubungi pelaksana berdasarkan tidak ada informasi sedikitpun siapa pihak ketiga yang mengerjakan rehab tersebut.(Supri/Red).
50 381 total views, 50 9 views today
Comment